MID2011-Etika Profes ...

Waalaikumsalam bu baik 

    Assalamualaikum wr wb. Saya nurul sabillah nim 2110101124 izin bertanya. Bagaimana cara mengatasi Masalah etik yang berhubungan dengan 

teknologi :

• Perawatan intensif pada bayi

• Pemutaran bayi

Sekian terima kasih🙏🏻

beberapa contoh Utilitarianisme, yang mana di antaranya ialah:

Para relawan yang mengumpulkan dana sosial dengan tujuan untuk membantu para kaum dhuafa selama masa pandemi berlangsung.

Produsen jajanan pasar yang menjual barang dagangannya dengan mengambil keuntungan yang cukup sedikit, jika kita bandingkan dengan para produsen jajanan pasar lainnya, yang mana hal itu membuat jajanan pasar yang dijualnya lebih menarik banyak konsumen. Dalam kata lain, sangat laku di pasaran.

Utilitarianisme sendiri dapat kita maknai sebagai sebuah teori yang berpegang teguh pada semua tindakan baik, yang mana tindakan baik itu sendiri dapat diwujudkan melalui perbuatan yang memaksimalkan utilitas. Di mana dalam hal ini utilitas sendiri ialah suatu konsep yang mewakili segala keadaan baik manusia. Terimakasih 🙏

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Saya Syifa Fauziyah 2110101074 izin menjawab pertanyaan nya.

Dokter harus dapat memberikan konseling yang memadai pada pasien yang meminta aborsi, tanpa berusaha menggurui atau menghakimi. Tanggung jawab seorang dokter sebagai tenaga medis profesional adalah memberikan informasi yang meluruskan terkait keamanan dari tindakan aborsi tanpa indikasi kesehatan ibu, legalitas aborsi di Indonesia, serta menasehati pasien untuk tetap mempertahankan kehamilannya sembari memberi informasi seputar antenatal care yang memadai. terimakasih 🙏

Waalaikumsalam, saya Shalihati Al Izzati 2110101088 izin menjawab pertanyaan nya

Dengan memberikan konseling secara khusus dari konselor, dokter umum atau dokter kandungan, maupun dokter psikiatri jika memang dibutuhkan. Harus dapat memberikan konseling yang memadai pada pasien yang meminta aborsi, tanpa berusaha menggurui atau menghakimi. Tanggung jawab  sebagai tenaga medis profesional adalah memberikan informasi yang meluruskan terkait keamanan dari tindakan aborsi tanpa indikasi kesehatan ibu, legalitas aborsi di Indonesia, serta menasehati pasien untuk tetap mempertahankan kehamilannya sembari memberi informasi seputar antenatal care yang memadai.

Oleh karena itu, akan sangat dibutuhkan kemampuan komunikasi yang efektif agar membuat pasien merasa nyaman dan didengarkan sehingga bisa membuat pasien mengurungkan niatnya untuk melakukan aborsi yang tidak aman.

Terimakasih 🙏🏻

Menolak keras,

dengan sebab tertentu saja  masih perlu pertimbangan dari sisi agama, kedokteran, kesehatan fisik dan mental pasien, dampak dan akibat/komplikasi yang mungkin bisa terjadi.

Menurut saya hal tersebut tidak diperbolehkan jika sebelumnya sebelum pasien meninggal tidak mengatakan jika ingin memberikan organnya ,apalagi sedang tidak ada keluarganya

Trimakasih semoga membantu

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Saya Syifa Fauziyah 2110101074 izin menjawab pertanyaan nya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat donor organ tubuh manusia menurut hukum Islam diperbolehkan, dengan syarat bahwa motivasi wasiat untuk mendonorkan organ tubuh harus benar-benar ikhlas karena ibadah dan hanya mengharapkan ridho Allah Swt,. Dasar hukum dibolehkan, menurut madzhab Syafi'i, Hambali, dan ulama. terimakasih 🙏

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, izin menjawab pertanyaan mba mellynda. 

Menurut Syaikh Wahbah Al-Zuhaili, memberikan organ tubuh kepada orang lain setelah meninggal meski menerima upah, asalkan tanpa ada niat menjualnya, hukumnya diperbolehkan. Beliau berkata dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu berikut;

وإن وهب العضو أو الجزء بعد الموت لأي مضطر، وأُعطي مكافأة عليها قبل الموت جاز له أخذها

Jika seseorang menghibahkan organ tubuhnya setelah ia wafat kepada orang yang sangat membutuhkan, dan ia menerima sebuah imbalan atas hibahnya itu saat ia hidup, maka dia boleh menerima imbalannya.

donor apapun harus dilaksanakan dengan skrening kesehatan yang jelas, donor bisa dilakukan jika kondisi antara pendonor dan penerima donor ada kecocokan golongan darah, yang didonborkan benar2 masih layak/ sehat, jika pada organ orang mati yang ada keterbatasan waktu organ tersebut dapat diambil,

sudah ada ikrar perjanjian kesepakatan, baca peraturan tentang dari pendonor yang syah

Silahkan dibaca dengan lengkap isi peraturan tentang PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2O2I TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH

Revisi bawha Permenkes Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan praktik bidan tersebut sudah tidak berlaku, digantikan dengan PERmenkes no 28 tahun 2017 disempurnakan didalam UU no 4 tahun 20`19 tentang kebidanan

Aabila bidan melakukan hal tersebut maka dianggap telah melanggar kode etik sehingga akan dikenakan sanksi sanski. Sanksi yang diberikan kepada bidan bisa berupa pencabutan izin praktik bidan , pencabutan SIPB sementara, atau bisa juga berupa denda. Selain itu bidan  juga bisa mendapat sanksi hukuman penjara jika melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan. 

Terimakasih semoga membantu

Assalamualaikum saya Mariana ulfa izin menjawab

pengambilan dan transplantasi orga  dan jaringan tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram. MUI juga mengungkapkan,transplantasi organ orang yang meninggal kepada ma nusia hidup diperbolehkan dengan ketentuan adanya kebutuhan yang tidak dibenarkan secara syar'i

Trimakasih banyak semoga membantu

Pengaturan mengenai transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Dalam peraturan tersebut diatur tentang siapa yang berwenang melakukan tindakan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia, bagaimana prosedur pelaksanaan tindakan medis transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia, juga tentang sanksi pidana. Dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan bagi pelaku pelanggaran baik yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia tanpa persetujuan donor atau ahli waris, memperjual belikan organ dan atau jaringan tubuh manusia diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh ) tahun dan denda paling banyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1)a,Pasal 81 ayat (2)a, Pasal 80 ayat (3), dan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran yang melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) PP No.81 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Minis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Untuk menaggulangi perdagangan gelap organ dan atau jaringan tubuh manusia diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berisi ketentuan mengenai jenis perbuatan dan sanksi pidana bagi pelaku yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 17, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah). Sedangkan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang juga rentan terhadap tindakan eksploitasi perdagangan gelap transplantasi organ dan atau jaringan tubuh telah diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 85 UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta yang berisi ketentuan mengenai jenis tindak pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelakunya. Dalam melakukan tindakan medis transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia seorang dokter harus melakukannya berdasarkan standart profesi serta berpegang teguh pads Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Dari sudut pandang agama (dalam hal ini agama Islam dan Katolik) transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia diperkenanakn dengan dasar alasan kasih dan kemanusiaan secara sukarela untuk menolong nyawa individu (manusia) lain, yang tidak diperkenanakan ialah menjadikan organ adan atau jaringan tubuh tersebut sebagai objek jual beli secara komersial. Tindakan medis tersebut harus didahului dengan serangkaian prosedur yang harus dilalui oleh pasein, selain prosedur test kesehatan terdapat prosedur yang wajib dilakukan oleh pasien yaitu membuat persetujuan secara tertulis tentang kesediaannya menjalani transplantasi organ dan atau jaringan tubuh yang dituangkan dalam PERTINDIK. Sebelum menyatakan persetujuannnya terlebih dahulu pasien harus mendapat informasi dari dokter mengenai tindakan medik transplantasi organ dan atau jaringan baik diminta maupun tidak.

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Saya Syifa Fauziyah 2110101074 izin menjawab pertanyaan nya.

Dalam penjelasannya, organ tubuh tersebut bukan hak milik (haqqul milki). Untuk itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram. Terimakasih 🙏

MUI dalam fatwanya secara tegas menyatakan hal tersebut hukumnya haram. Alasannya, statusnya sama dengan hubungan kelamin antarlawan jenis di luar penikahan yang sah alias zina. ta tersebut ternyata bukan mani suami-istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram.

Assalamualikum warahmatulahi wabarakutuh saya deby amnasari (2110101081) izin menjawab

proses bayi tabung yang berasal dari sperma dan sel telur bukanpasangan suami istri yang sah, maka hukumnya juga haram. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sebab, hal itu sama saja denganhubungan kelamin lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina).sedangan menurut pandangan negara Di dalam keputusan itu disebutkan bahwa: Inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan suami-isteri untuk isteri-isteri yang lain hukumnya haram/tidak dibenarkan dalam Islam.

Saya Renita Pramesti izin menjawab pertanyaan mba Hanani

Hukum bayi tabung dalam Islam adalah haram untuk mendapatkan donor sperma atau ovum dari pasangan selain suami istri sah. karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina). Berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Waalaikumussalam saya Mariana ulfa izin menjawabq

Menurut MUI hal tersebut hukumnya haram .Alasannya, statusnya sama dengan  hubungan kelamin antarlawan jenis di luar penikahan yang sah alias zina.  Tapi hal tersebut ternyata bukan mani suami istri  yang sah, sehingga hukumnya haram.

Terimakasih banyak